Siaran Analog akan Diakhiri, Bersiaplah untuk Penyiaran Digital

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah yang turut hadir dalam kegiatan "Sosialisasi dan Publikasi Menjaga Indonesia dan Perbatasan Melalui Penyiaran Digital" 

MATARAM ,  - Sosialisasi terkait penyiaran digital terus dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI).

Digitalisasi penyiaran sendiri merupakan perpindahan sistem penyiaran dari analog ke digital atau ASO (Analog Switch Off). Dimana siaran analog akan diakhiri secara nasional di tanah air untuk selamanya.

Untuk itu, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah yang turut hadir dalam kegiatan "Sosialisasi dan Publikasi Menjaga Indonesia dan Perbatasan Melalui Penyiaran Digital" mengapresiasi karena di masa pandemi Covid-19 ini terus melakukan sosialisasi yang memiliki ekstrernalisasi yang positif.

Gubernur yang kerap disapa Bang Zul tersebut meminta agar daerah blank spot di NTB segera teratasi dengan baik demi menunjang perpindahan sistem dari penyiaran analog ke digital atau ASO (Analog Switch Off).

"Mungkin tidak bisa tahun ini, mudah-mudahan awal atau pertengahan tahun depan," jelas Gubernur NTB di Dmax Hotel, Minggu, 11 Oktober 2020.

Setelah adanya digitalisasi penyiaran lanjutnya, Gubernur yang kerap disapa Bang Zul berharap sektor pariwisata mampu ditunjang dengan baik. Terlebih di masa pandemi saat ini diharap mampu membantu dan menggeliatkan daerah.

"Masyarakat sudah menunggu sosialisasi tentang digitalisasi di bidang penyiaran. Mudahan dengan hadirnya sosialiasi pelaku media dan pelaku bisnis jadi lebih terbuka sehingga cahaya di ujung terowongan itu semakin kelihatan," tutup Bang Zul.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Viada Hafid mengungkapkan kedatangannya ini merupakan hal penting bukan hanya untuk NTB tetapi juga untuk Indonesia yang harus dijaga setiap jengkal perbatasannya baik secara fisik maupun dari frekuensi penyiarannya. 

"Kita tahu, Indonesia adalah negara kepulauan dan bangsa yang besar kita sadari daerah-daerah di perbatasan masih mengalami beberapa tantangan diantaranya tantangan kesejahteraan, keamanan dan akses informasi," jelasnya.

Hal tersebut terjadi karena rendahnya minat dari pelaku usaha yang kini didorong dengan digitalisasi penyiaran, agar semua dapat melakukan pembangunan infrastruktur penyiaran, baik dari pemerintah maupun dibantu oleh sektor swasta.

Meutya berharap dengan adanya digitalisasi penyiaran lebih banyak pemain yang masuk ke industri penyiaran dan memiliki keberagaman tayangan yang bisa disaksikan. Sehingga unsur mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terpenuhi.

"Dengan demikian kami titipkan kepada bakti untuk membangun infrastruktur seluas-luasnya, semerata-ratanya dan seadil-adilnya dan kami menitipkan kepada KPI untuk melakukan pengawasan penyiaran untuk menghasilkan tayangan yang mendorong nasionalisme juga perlu," tuturnya.

Ketua KPI Pusat, Agung Suprio meminta seluruh masyarakat untuk siap dan secara bertahap mulai membiasakan diri dengan sistem siaran digital. Secara manfaat, teknologi siaran yang baru ini akan lebih menguntungkan publik ketimbang sistem siaran analog yang masih digunakan hingga saat ini.

"Mulai sekarang, kami berharap masyarakat sudah siap dengan peralihan sistem digital di 2022 nanti kamu juga meminta masyarakat untuk mulai mengenal sistem siaran baru tersebut serta apa saja manfaat yang dapat mereka peroleh dari teknologi siaran secara digital," jelasnya.

Menurutnya, digitalisasi penyiaran adalah keniscayaan karena sistem siaran ini sudah digunakan hampir di seluruh negara di dunia. Di ASEAN, hanya Indonesia dan Timor Leste yang belum melakukan transformasi sistem teknologi baru ini.

"Dengan sistem siaran digital, masyarakat akan lebih mudah menangkap siaran televisi dimanapun. Kualitas gambar dan suara yang diterima juga jernih dan sangat jelas. Sistem siaran ini juga menyelesaikan persoalan blank spot siaran di tanah air," ungkapnya.

Dalam kegiatan sosialisasi ini turut hadir pula Anggota Komisi I DPR, Direktur Utama Bakti, Kepala Dinas Komifotik Provinsi NTB serta jajaran KPI Pusat dan KPI NTB. (gl 02).

Bagikan Artikel ini